Bilal_investigasi.co.id|JAKARTA, — Dunia institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diguncang kabar penetapan tersangka dan penahanan tiga perwira tinggi kepolisian dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pimpinan organisasi masyarakat, media, hingga kalangan pengusaha.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Bareskrim Polri secara resmi menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Modus yang diduga dilakukan yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi serta tanpa dasar kepentingan penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer LIMS untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Kasus ini terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan aktivitas tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta 4 buah flashdisk.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yaitu Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kabareskrim menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan. Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk peran masing-masing tersangka serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Penahanan tiga perwira tinggi tersebut menjadi perhatian publik, mengingat dugaan perkara ini menyangkut penyalahgunaan sistem penyadapan yang seharusnya dijalankan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme dugaan penyadapan dilakukan, serta untuk kepentingan siapa penyadapan tersebut dilakukan.
Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, dan pembuktian perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan.

