Bilal_investigasi.co.id,Konawe Selatan — Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (ARPEKA Sultra) bersama masyarakat Desa Bangun Jaya di Kantor Dinas Kelautan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan, Senin (20/4/2026), berakhir ricuh setelah terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas.
Sekitar 50 orang massa aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Zaldin, mulai berkumpul sejak pukul 13.20 Wita di persimpangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) Konsel, sebelum bergerak menuju Kantor Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam aksinya, massa menyuarakan
sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Bupati Konawe Selatan untuk menghentikan aktivitas penambangan PT .Tambang Indonesia sejahtera (TIS) yang diduga tidak memiliki izin sah.
Mereka juga meminta DPRD melakukan evaluasi terhadap izin perusahaan tersebut serta mendesak penghentian pembangunan jetty karena dianggap berdampak pada pencemaran laut dan penurunan pendapatan nelayan.
tak lama berorasi di depan kantor DLH maasa aksi langsung di terima Kepala Dinas Lingkungan Hidup Konawe Selatan, Hasran Parenda.
”Dalam dialog, massa meminta dilakukan audit lingkungan dan verifikasi perizinan pembangunan jetty, termasuk memastikan keberadaan dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta kesesuaian zonasi wilayah pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Hasran Parenda menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan akan menyampaikan langsung tuntutan massa aksi ke Bupati Konawe Selatan.
”Ia juga menegaskan bahwa kewenangan peninjauan lokasi jetty berada pada pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten hanya memiliki fungsi pengawasan.
tak puas dengan jawaban DLH massa Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Dinas kelautan dan Perikanan Konawe Selatan.
”pukul 14.20 Wita. Massa aksi kembali menyampaikan tuntutan serupa dan diterima oleh Kepala Dinas Perikanan, Wayan Darma.
”Dalam tanggapannya, ia menyebut bahwa Dinas Perikanan hanya berperan dalam pengawasan serta penyaluran bantuan kepada pelaku usaha perikanan.
salah sasaran ,Massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Konawe Selatan dan tiba sekitar pukul 14.50 Wita.
”Di lokasi tersebut, massa melakukan orasi serta membakar ban sebagai bentuk protes.
Mereka mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, membentuk panitia khusus (pansus) atau menggelar rapat dengar pendapat (RDP), serta mendorong transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat.
Situasi memanas pada pukul 15.22 Wita saat massa mencoba menambah ban untuk dibakar.
Petugas Satpol PP yang berjaga berupaya menghalangi aksi tersebut, namun terjadi aksi saling dorong yang berujung bentrokan.
Akibat kejadian tersebut, Korlap aksi Zaldin mengalami luka sobek di bagian mulut, sementara seorang peserta aksi bernama Alfikih mengalami lebam pada mata kiri dan luka gores di leher.
Dari pihak petugas, dua anggota Satpol PP juga dilaporkan mengalami luka-luka masing-masing di bagian dahi dan leher.
Tak lama berselang, pada pukul 15.25 Wita, sejumlah massa melakukan pelemparan batu ke arah gedung DPRD yang mengakibatkan empat kaca jendela bagian depan pecah.
Petugas pengamanan akhirnya berhasil meredakan situasi dan mengimbau massa untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Sekitar pukul 15.35 Wita, massa aksi membubarkan diri dengan situasi kembali kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Konawe Selatan terkait tuntutan massa aksi.